Gaji 13

Polisi Usut Pemotongan Gaji 13

Wisatajawa.co.id Kasus pemotongan gaji 13 para guru dan kepala sekolah di Kecamatan Duampanua, akhirnya berproses hukum. Penyidik Polres Pinrang yang dilapori persoalan ini, langsung menindaklanjutinya.

Kapolres AKBP Adri Irniadi melalui Kasat Reskrim AKP Yoyok Dwi Purnomo, mengatakan pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Ridwan yang merupakan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Duampanua. Ia dimintai klarifikasi oleh penyidik polres, Rabu (8/7). Pemeriksaan dilakukan menyusul adanya laporan dari Pinrang Corruption Watch (PCW) ke Polres Pinrang, Selasa (7/7).

Direktur PCW Nukman melaporkan kasus ini ke kepolisian dengan disertai bukti-bukti dan saksi yang kuat terkait dugaan pemotongan gaji 13 oleh oknum UPTD Disdik Kecamatan Duampanua. Menurut Nukman, pihak UPTD Kecamatan Duampanua telah melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 12 huruf f, yang berbunyi; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Pelakunya diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikitnya Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Yoyok Dwi Purnomo, mengaku telah meminta keterangan dari Kepala UPTD Disdik Kecamatan Duampanua. ”Pemanggilan masih dalam tahap klarifikasi terkait pemberitaan yang muncul di sejumlah media terkait dugaan pemotongan gaji 13 guru di Kecamatan Duampanua,” ujarnya, kemarin.

Meski begitu, mantan Kasat Narkoba Polres Bone ini mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan terhadap guru yang gaji 13nya dipotong.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Pinrang Usman Bengawan, mengatakan pihaknya belum bisa melakukan pemanggilan terhadap mereka yang diduga terlibat melakukan pemotongan, sebab hingga saat ini belum ada yang menyampaikan aspirasinya. “Belum ada yang melapor ke kami, jadi kami belum bida mengambil tindakan,” tandasnya.

Legislator Partai Golkar ini berjanji akan segera menindaklajuti dan melakukan pemanggilan kepada semuanya yang bertanggung jawab terkait kasus itu, jika ada yang melapor. ”Kalau ada guru yang melapor, kami rahasiakan identitasnya,” janjinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.